Eramuslim.com – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, menegaskan bahwa penunjukan 45 pensiunan TNI dan Polri sebagai komisaris di berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukanlah bentuk politisasi jabatan, melainkan strategi nasional yang tepat. Ia menyebut langkah ini sebagai pemanfaatan sumber daya bangsa yang telah terbukti loyal, tangguh, dan berpengalaman dalam kepemimpinan serta organisasi.
“Kita jangan terjebak dalam stigma negatif. Banyak di antara purnawirawan ini punya pengalaman lapangan, kemampuan organisasi, dan rekam jejak pengabdian yang kuat,” kata Nurdin dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat.
Sebagai anggota DPR RI yang membidangi urusan BUMN dan perdagangan, Nurdin menilai bahwa kehadiran purnawirawan di jajaran komisaris dapat menghadirkan semangat disiplin, integritas, dan loyalitas yang dibutuhkan BUMN untuk menjawab tantangan di era persaingan global dan beban proyek strategis nasional.
Ia menjelaskan bahwa purnawirawan bukan hanya mantan aparat keamanan, tetapi juga kader bangsa yang telah terbukti memiliki wawasan kebangsaan, jejaring luas, dan daya tahan terhadap tekanan sebuah modal penting dalam dunia korporasi negara yang kini makin kompleks.
“Selama proses penunjukannya profesional dan berdasarkan kompetensi, saya rasa tidak ada yang perlu dipersoalkan. Ini justru bentuk sinergi yang baik antara sipil dan militer dalam ruang-ruang strategis negara,” lanjut Nurdin.
DPR RI, lanjutnya, memahami bahwa BUMN menghadapi tekanan besar dari sisi efisiensi, inovasi, dan pelaksanaan proyek-proyek nasional. Oleh karena itu, kombinasi antara profesional sipil dan purnawirawan di posisi strategis seperti komisaris dapat menciptakan keseimbangan yang baik dalam pengambilan kebijakan dan pengawasan manajemen.
Namun demikian, Nurdin menegaskan bahwa dukungan DPR tidak bersifat mutlak. Ia mendorong Kementerian BUMN untuk tetap melakukan evaluasi kinerja para komisaris, termasuk yang berasal dari kalangan militer dan kepolisian, guna memastikan bahwa penugasan mereka benar-benar memberikan dampak positif bagi tata kelola dan kinerja perusahaan negara.
“Dukungan kami bukan berarti tanpa syarat. Kami ingin penempatan ini berbasis kompetensi dan integritas, bukan sekadar balas jasa,” ujarnya.
Meski demikian, ia percaya bahwa banyak purnawirawan yang diangkat sebagai komisaris BUMN memang memiliki kapasitas, dedikasi, dan semangat tinggi dalam membangun bangsa.
Sumber: Antara News
