Eramuslim.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi pemerintah bukanlah penghamburan anggaran, melainkan investasi strategis jangka panjang untuk mencetak generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Hal ini ditegaskan oleh Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN), Tigor Pangaribuan, dalam pernyataannya pada Senin (23/6/2025).
Menurut Tigor, asupan gizi sejak dini sangat krusial karena akan membentuk fondasi kualitas sumber daya manusia (SDM) masa depan. Tanpa generasi yang sehat dan berilmu, Indonesia berisiko tidak mampu mengelola kekayaan alamnya sendiri, dan malah terjerumus ke dalam ketergantungan asing. Ia mencontohkan negara-negara di Afrika yang gagal memanfaatkan sumber daya karena lemahnya kualitas SDM.
Tigor menyebut Indonesia memiliki cadangan alam luar biasa seperti timah, kelapa sawit, hingga tambang emas, yang seharusnya dikelola anak bangsa. Karena itu, program MBG harus dilihat sebagai modal dasar menuju kemandirian nasional, bukan beban fiskal.
Pemerintah berkomitmen memperluas cakupan program ini. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa anggaran MBG tahun 2026 akan meningkat hampir dua kali lipat dari tahun ini, menjadi Rp 300 triliun, dengan target menciptakan pemerataan ekonomi hingga ke pelosok desa.
Namun, versi berbeda muncul dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, yang mencatat alokasi untuk BGN sebesar Rp 217,86 triliun. Anggaran ini terdiri dari Rp 210,4 triliun untuk pemenuhan gizi dan Rp 7,45 triliun untuk dukungan manajemen.
Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap anggaran jumbo ini. Ia menekankan agar BGN menerapkan sistem yang transparan dan akuntabel agar tak menjadi ladang penyalahgunaan dana publik.
Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa pihaknya telah memperkuat tata kelola MBG dengan menyusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sebagai panduan pelaksanaan di lapangan. BGN juga melakukan pelatihan rutin untuk para penjamah makanan serta pemantauan langsung ke satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
Demi menjamin transparansi, BGN mendorong partisipasi publik lewat Gerakan Pemantauan Bersama Masyarakat dan Sekolah, yang memanfaatkan media sosial sebagai kanal pengawasan dan edukasi. Kerja sama lintas sektor juga digencarkan, terutama untuk mencegah insiden keracunan atau kejadian luar biasa (KLB) dalam pelaksanaan MBG.
Dalam menjamin mutu dan keamanan pangan, BGN bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Berdasarkan PP No. 86 Tahun 2019 dan Perpres No. 80 Tahun 2017, BPOM bersama Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah bertanggung jawab mengawasi pangan olahan siap saji.
BPOM juga melakukan pelatihan cara produksi pangan yang baik, pengujian sampel makanan, serta pengawasan ketat rantai pasok MBG, termasuk saat terjadi insiden keracunan. Langkah ini sesuai dengan mandat Pasal 53 dan 55 PP 86/2019 tentang pengawasan pangan oleh tenaga kompeten.
Dengan sistem pengawasan berlapis, kolaborasi antarlembaga, dan pelibatan publik, program MBG diharapkan mampu mendorong lahirnya generasi emas Indonesia 2045. Program ini tak hanya soal memberi makan, tapi membentuk masa depan bangsa yang lebih mandiri dan bermartabat.
Sumber: Kompas dan Kabar24Bisnis
